ANABERITA.COM, FILM - Stasiun televisi swasta Surya Citra Televisi (SCTV) menepati janjinya untuk memutar film Pemberontakan G30S PKI hari ini (Minggu, 27/09/2020). Sejumlah tokohpun memberikan apresiasi terhadap SCTV.
Salah satu tokoh yang mengapresasi adalah Hidayat Nur Wahid, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mantan sekretaris kabinet pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh lainnya.
"Alhamdulllah akhirnya SCTV menepati janjinya untuk memutar film G30S PKI," tulis Hidayat diakun twitter pribadinya. Sedangkan Dipo Alam memberikan cuitan kalau dirinya sedang menonton film tersebut di SCTV.
Sejumlah netizen pun turut memberikan komentar aksi menonton Dipo Alam. Ada yang mengatakan bahwa dirinya juga sama dengan menonton, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa film tersebut ada di youtube dan bisa ditonton setiap hari.
Dipo Alam tidak menanggapi komentar para netizen yang mampir ke beranda twitternya. Sama dengan beranda twitter milik Dipo Alam, beranda Hidayat Nur Wahid pun dibanjiri komentar dari netizen.
"Ingat cerita bapakku tahun 1965 dipukuli hanya gara - gara mobilnya menyenggol mereka, padahal bapak berhenti bawa mobil melihat mereka sedang mabuk sambil berjalan sempoyongan," tulis akun twitter atasnama EvaAhmad16.
EvaAhmad juga menuliskan bahwa ketika itu ibunya sedang hamil tujuh bulan dan disuruh pulang jalan kaki. "Bapak dipenjara sampai akhirnya bisa dibebaskan," kenang Eva.
Sementara itu, akun twitter atasnama AntonHilman menuliskan jika dirinya mengapresiasi kepada SCTV yang memutar film tersebut.
"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada SCTV yang sudah menyangkan film tragedi kemanusiaan dan pengkhianatan G30S PKI," tulisnya.
Beberapa hari ini film Pemberontakan G30S PKI memang menjadi perbincangan lagi bertepatan dengan tanggal 30 September, dimana peristiwa PKI terjadi. Bahkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Surat tersebut spesifik terkait sinyalemen adanya kebangkitan PKI. Dalam surat tersebut juga permintaan agar Jokowi menarik RUU yang mengancam Pancasila. (DBS)